KALAMANTHANA, Muara Teweh — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD pada Rabu, (10/9/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua I dan II DPRD, 20 anggota dewan, Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Kapolres Barito Utara, Kasi Intel Kejari Barut, serta para kepala perangkat daerah.
Lima fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka: Fraksi Partai Demokrat melalui Jiham Nur, Fraksi PKB oleh Suhendra, Fraksi PDIP oleh Hj. Henny Rosgiaty Rusli, Fraksi Aspirasi Rakyat oleh Bina Husada, dan Fraksi Karya Indonesia Raya oleh H. Tajeri. Meskipun menyampaikan sejumlah catatan dan saran, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh anggota dewan dan fraksi yang telah memberikan perhatian serius dalam pembahasan Raperda ini. Harapan kami, pelaksanaan APBD ke depan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan Kabupaten Barito Utara,” ujar Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini.
Penjabat Bupati Indra Gunawan juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengawasan dan penganggaran.
“Raperda ini merupakan bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat, dan akan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan,” ungkap Indra.
Dengan disahkannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi Perda, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Sly).