KALAMANTHANA, Sampit - Pengakuan mengejutkan datang dari Ketua KONI Kotawaringin Timur, sejak dilantik pada 14 Agustus 2025 lalu hingga hari ini, tidak ada satu rupiah pun dana dari pemerintah daerah mengalir ke KONI setempat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KONI Kotim, Alexius Esliter kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang menyambangi Kantor sekretariat Koni baru-baru ini.
Beberapa hari yang lewat sejumlah pemuda yang tergabung dari BEM STIE, KPPM, dan SAPMA-PP mempertanyakan persoalan yang dihadapi oleh KONI, mengingat pendaftaran atlit cabor-cabor di turnamen Porprov Kotawaringin Barat di tutup tanggal 10 April 2026.
“Sejak saya dilantik sampai hari ini, kami belum menerima satu rupiah pun dana dari pemerintah daerah. Semua kegiatan KONI dan cabang olahraga berjalan murni dari inisiatif dan kemampuan pribadi masing-masing,” ungkap Alexius, saat audiensi dengan sejumlah organisasi kepemudaan, mahasiswa atau OKP,belum lama ini.
Alexius melanjutkan, di balik latihan yang terus berjalan, di balik atlet yang masih berkeringat di lapangan, ada fakta pahit yang selama ini tersembunyi: seluruh aktivitas KONI dan berbagai cabang olahraga saat ini bertahan dari kantong pribadi.
“Saya terbuka saja dengan teman-teman mahasiswa dan pemuda, mulai dari biaya latihan, transportasi, hingga kebutuhan rapat, semuanya ditanggung sendiri. Ini tentu sangat berat, tapi kami tidak ingin atlet berhenti hanya karena tidak ada anggaran,” lanjutnya.
Padahal, jika merujuk pada amanat , tanggung jawab terhadap pembinaan dan pendanaan olahraga bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan—bahkan kewajiban yang melekat pada pemerintah daerah.
Negara, melalui regulasi tersebut, secara tegas menempatkan olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia yang harus didukung secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.
Artinya, ketika hari ini KONI dan cabang olahraga dipaksa bertahan dengan dana pribadi, maka yang terjadi bukan sekadar kendala teknis anggaran—melainkan indikasi kuat adanya pengabaian terhadap amanat undang-undang itu sendiri.
Ini bukan lagi soal keterlambatan anggaran. Ini tentang absennya tanggung jawab. Bagaimana mungkin sebuah organisasi resmi yang menjadi ujung tombak prestasi daerah justru dibiarkan hidup dari dana swadaya? Di mana peran pemerintah daerah yang setiap tahun berbicara tentang komitmen pembinaan olahraga?
Lebih jauh, sorotan kini tak bisa hanya berhenti pada eksekutif. sebagai lembaga pengawas anggaran semestinya tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Fungsi kontrol yang melekat bukan sekadar formalitas rapat, melainkan memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik—termasuk masa depan atlet daerah.
Jika hingga hari ini tidak ada kejelasan aliran dana ke KONI, maka publik berhak mempertanyakan: di mana pengawasan itu berjalan? Apakah fungsi budgeting dan controlling benar-benar dijalankan, atau justru ikut tenggelam dalam tarik-menarik kepentingan?
Ironinya, di tengah kondisi “puasa anggaran” ini, tuntutan prestasi tetap tinggi. Atlet dituntut menang, daerah ingin berbangga, tetapi dukungan nyata nihil. Situasi ini bukan hanya tidak adil-ini nyaris eksploitatif.
“Kami hanya berharap ada kepastian. Atlet tidak bisa terus bergantung pada semangat saja. Mereka butuh dukungan nyata,” tutup Alexius.
Para atlet kini dipaksa bertahan dengan semangat, sementara sistem yang seharusnya menopang mereka justru runtuh. Lebih tragis lagi, jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin atlet-atlet potensial akan memilih hengkang ke daerah lain yang lebih menghargai perjuangan mereka.
Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan sekadar medali dan kisah manis para atlet yang berprestasi dan berhasul menyabet juara umum pada agenda Porprov sebelumnya tetapi yang kehilangan juga harga diri daerah ini. (Darmo)