KALAMANTHANA, Palangka Raya – Gejolak harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai berpotensi meningkatkan inflasi daerah, menaikkan harga bahan pokok, serta menambah biaya logistik yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menekankan perlunya langkah cepat dan strategis dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sri mendorong pemerintah untuk segera menggelar pasar murah, khususnya untuk kebutuhan bahan pokok. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah harus diperluas dengan menambah titik lokasi agar lebih mudah dijangkau masyarakat. “Dilaksanakan pasar murah khususnya bahan pokok, untuk titik lokasinya diperbanyak agar mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Selain itu, Sri Ani juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi, terutama solar yang digunakan untuk sektor transportasi angkutan barang. Ia menegaskan bahwa kendaraan pengangkut material maupun sembako harus ditertibkan dan diawasi secara ketat agar benar-benar mendapatkan solar subsidi sesuai peruntukannya.
“Untuk khusus alat transportasi angkutan barang material dan angkutan barang sembako harus ditertibkan dan diawasi dengan ketat agar bisa mendapatkan solar subsidi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat memperparah kondisi distribusi dan harga barang di lapangan.
Sri berharap langkah-langkah tersebut dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah kota agar dampak kenaikan BBM tidak menekan daya beli masyarakat dan perekonomian lokal tetap stabil. (Mit).