KALAMANTHANA, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur M Abadi meminta agar pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kotim saat ini untuk memperhatikan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat di daerah operasinya.
Hal ini diungkapkannya mengingat masih banyaknya perusahaan besar swasta khususnya perkebunan kelapa sawit yang minim keepdulian terhadap desa binaannya yang mana mengarah pada beban tanggung jawab Corporate Social Responsibilities (CSR) perusahaan tersebut.
"Kita tidak ingin masyarakat terus mengeluhkan masalah infrastruktur jalan ini,apalagi ini menyangkut minimnya kepedulian pihak perusahaan, kita juga tidak ingin sampai terjadinya konflik berkepanjangan di daerah operasi pihak investor ini," ujarnya Selasa (7/7/2020).
Dia juga mendorong agar PBS dalam hal ini lebih agresif dan transparan dalam merealisasikan program CSR nya kepada masyarakat, sehingga tidak menjadi bulan-bulanan amarah masyarakat yang merasa PBS tersebut hadir tidak memberikan dampak positif bagi daerah terutama desa wilayah operasional perusahaan dimaksud.
"Tentunya dampak positif ini lahir dari kontribusi nyata, dalam bentuk apa saja, dan jangan sampai tidak transparan, jangan sampai disaat masyarakat di daerah pedalaman mengharapkan bantuan justru mereka tidak mendapatkan nya, kita ingin PBS ini menyadari akan tanggung jawab ini," tegas Ketua Fraksi PKB tersebut.
Baca Juga: Rentan Picu Konflik, F-PKB Minta Pemkab Kotim Tindak Tegas PBS Serobot Lahan Masyarakat
Bahkan dia mengharapkan agar pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pihak perusahaan yang dinilai tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut.
"Kita minta juga pemerintah daerah dalam hal ini mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang notabenenya tidak memberikan kesempatan maupun peluang kerja atau kontribusi nyata bagi masyarakat," tutupnya. (drm)