KALAMANTHANA, Palangka Raya — Komisi III DPRD Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan upaya pengurangan angka kemiskinan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Palangka Raya tercatat sebesar 3,52 persen, atau sekitar 10.700 jiwa dari total 310.110 penduduk. Angka ini menjadikan ibu kota Kalimantan Tengah sebagai kota dengan persentase kemiskinan terendah kedua di provinsi tersebut.
Ketua Komisi III, Sigit Widodo, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung dan mengawasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan yang masih menghadapi kesenjangan pembangunan.
“Kita harus terus bekerja keras untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama di daerah pinggiran atau pedesaan,” ujar Sigit, kemarin di Palangka Raya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar-instansi dan lembaga untuk menciptakan peluang bagi masyarakat miskin melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Kami dari dewan mendorong perlindungan sosial yang lebih inklusif, serta pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tambahnya.
Sigit berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan yang lebih merata di Kota Palangka Raya. (Mit).