KALAMANTHANA, Palangka Raya – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digelar pada Selasa (2/7/2025) untuk memfinalisasi hasil pembahasan Komisi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kalteng, Arton, menegaskan bahwa proses ini mencerminkan komitmen DPRD dalam memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Seluruh tahapan telah kita laksanakan secara terbuka, dengan melibatkan seluruh unsur kelembagaan DPRD dan mitra pemerintah daerah. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, melalui pidatonya menyampaikan sejumlah faktor yang menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPAS-P, antara lain revisi asumsi ekonomi makro daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sektor strategis seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha, dan dana transfer pusat turut menjadi perhatian, termasuk penyesuaian belanja prioritas yang mendukung program nasional ASTA CITA dan program unggulan HUMA BETANG seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan penguatan ketahanan pangan.
Gubernur juga menyoroti kondisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang memengaruhi pembiayaan netto dan kebutuhan mendesak, termasuk respons terhadap dinamika sosial dan bencana alam.
Penyusunan Perubahan APBD 2025 mengacu pada perkembangan signifikan indikator ekonomi makro dan keuangan daerah. Capaian triwulan I menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04 persen dibanding periode sama tahun lalu, sementara inflasi April 2025 tercatat 1,21 persen.
Pemprov Kalteng telah merespons kondisi tersebut dengan program pasar murah dan subsidi di berbagai sektor strategis untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Rapat ini menjadi tonggak penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran daerah tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan dinamika ekonomi yang berkembang. (Sly).