KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025 yang digelar oleh OJK Kalteng bekerja sama dengan Universitas Palangka Raya (UPR), Selasa (14/10/2025), di Aula Rahan Gedung Rektorat UPR.
Dalam sambutan mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, Herson menyampaikan apresiasi atas kolaborasi OJK, UPR, dan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan di Kalimantan Tengah. “Bulan Inklusi Keuangan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi gerakan nyata untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap layanan keuangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa inklusi keuangan adalah strategi penting untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalteng terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan, termasuk melalui layanan digital seperti Betang Mobile milik Bank Kalteng yang menjangkau hingga pelosok desa.
“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dapat merasakan manfaat digitalisasi keuangan. Layanan perbankan dan internet terus diperluas agar menjangkau hingga ke pelosok daerah,” jelas Herson.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi keuangan di kalangan generasi muda. “Mahasiswa dan pelajar perlu menjadi pelopor literasi keuangan. Mereka harus memahami bahwa pengelolaan keuangan yang bijak sama pentingnya dengan penguasaan teknologi,” ujarnya.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa BIK merupakan amanat nasional untuk memperluas akses keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen. Berdasarkan survei nasional, literasi keuangan Indonesia mencapai 66 persen dan inklusi keuangan 80 persen. Namun, sektor pasar modal masih rendah, dengan literasi 17 persen dan inklusi hanya 2 persen.
“OJK tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan,” kata Primandanu. Ia menegaskan bahwa penguatan literasi harus dimulai dari generasi muda sebagai agen perubahan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia pendidikan dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. (Sly).