KALAMANTHANA, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban plasma, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pajak daerah. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan bersama puluhan pelaku usaha sektor perkebunan dan kehutanan, Senin (20/10/2025), sebagai bagian dari strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan tindak sesuai ketentuan perundang-undangan. Mulai dari peringatan, evaluasi izin, sampai rekomendasi pencabutan izin usaha,” tegas Agustiar.
Dari seluruh perusahaan yang diundang, lima tidak hadir—dua dari Barito Timur dan tiga dari Barito Utara. Mereka akan dipanggil ulang untuk klarifikasi dan pemeriksaan kepatuhan, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pelaksanaan CSR, dan penggunaan tenaga kerja lokal.
Langkah ini diambil untuk menutup potensi kebocoran PAD yang selama ini kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kepatuhan perusahaan. Sektor perkebunan dan kehutanan memang menjadi kontributor besar PAD, namun juga menyimpan potensi pelanggaran sosial dan fiskal.
Agustiar menegaskan bahwa ketegasan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah turut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami tidak ingin perusahaan hanya datang mengambil hasil bumi tanpa memberi manfaat,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran pajak alat berat dan penggunaan lahan tanpa izin. Pemerintah membuka ruang dialog bagi perusahaan yang ingin memperbaiki kepatuhannya sebelum dikenai sanksi hukum.
“Langkah ini penting agar Kalimantan Tengah tidak menjadi surga investasi yang tanpa tanggung jawab. Pembangunan ekonomi harus selaras dengan keadilan sosial dan kedaulatan daerah,” tutup Agustiar.
Langkah ini menandai babak baru dalam penguatan tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Tengah, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (Mit).