KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengingatkan Pemerintah Kota agar kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak sampai menurunkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD dan puskesmas.
Menurutnya, efisiensi memang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal nasional. Namun, langkah tersebut harus disertai strategi yang matang agar tidak berdampak pada layanan dasar masyarakat. “Efisiensi boleh, tapi jangan sampai membuat pelayanan publik menurun. BLUD justru harus makin profesional dan inovatif dalam meningkatkan mutu layanan,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).
Hasan menilai, RSUD dan puskesmas memiliki peran vital dalam menjamin akses kesehatan warga. Karena itu, DPRD mendorong Pemkot memperkuat sistem manajemen dan pengawasan BLUD, terutama dalam aspek keuangan dan sumber daya manusia.
“Kami ingin BLUD benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Evaluasi kinerja jangan hanya formalitas tahunan, tapi harus menjadi alat ukur untuk perbaikan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar setiap BLUD memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga sosial, selama tetap sesuai regulasi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran daerah. (Mit)