KALAMANTHANA, Muara Teweh - Evaluasi Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Utara menjadi ajang kritik konstruktif terhadap lemahnya akurasi data pemilih dan kurang optimalnya pengawasan. Anggota DPRD Barito Utara, Jiham Nur, menyoroti dua aspek vital ini dalam forum evaluasi dan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2025 di Aula Bappedarida, Rabu (1/10/2025).
Menurut Jiham, Pilkada tidak cukup dinilai dari kelancaran hari pemungutan suara, tetapi harus dilihat dari keseluruhan proses, terutama kevalidan data pemilih dan kesiapan logistik.
“Jangan sampai warga yang punya hak suara justru tidak terdata, atau malah data tidak valid masih digunakan. Ini mencederai asas keadilan pemilu,” ujarnya.
Politisi Demokrat itu menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan kolaboratif dalam setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data, distribusi logistik, hingga edukasi publik. Ia juga mendorong peran aktif masyarakat dan media sebagai penjaga integritas pemilu.
“Pemutakhiran data pemilih bukan hanya tugas KPU. Ini tugas kolektif yang harus melibatkan Disdukcapil, pemerintah desa, dan masyarakat sendiri,” tambahnya.
Jiham mendesak agar forum evaluasi tidak berhenti pada laporan dan catatan, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk mewujudkan pemilu yang kredibel dan partisipatif.
“Pilkada ini menjadi cermin kualitas demokrasi kita. Kalau data kacau dan pengawasan lemah, maka legitimasi hasilnya bisa dipertanyakan,” tegasnya.
Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Bawaslu, Kesbangpol, Disdukcapil, organisasi masyarakat, mahasiswa, perwakilan partai politik, dan media. Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, dalam sambutannya mengakui pentingnya masukan dari berbagai pihak untuk membenahi kekurangan selama Pilkada 2024. (Sly).