Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Inflasi dan Program Perumahan

Penulis: Editor Kalamanthana 25  •  Selasa, 04 November 2025 | 19:52:31 WIB

KALAMANTHANA, Murung Raya - Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Bupati Heriyus yang diwakili Asisten III Setda, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).

Rakor rutin setiap awal pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti dari ruang kerja Sekda Kabupaten Murung Raya. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas bersama seluruh pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional.

“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Tito.

Mendagri menyoroti komoditas penyumbang inflasi terbesar, yakni beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Daerah diminta memperkuat operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, serta menyerap produksi lokal agar kestabilan harga tetap terjaga. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional berada di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir 2025.

Selain fokus pada inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi prioritas nasional periode 2025–2029. Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan backlog perumahan di Indonesia.

Daerah didorong mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, menyediakan lahan strategis, dan memberi kemudahan administrasi bagi pengembang. Program perumahan rakyat disebut memiliki dampak berganda terhadap ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong sektor industri bahan bangunan lokal.

Kemendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar program berjalan tepat sasaran. Daerah dengan ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan diharapkan menjadi prioritas dalam pelaksanaan tahap awal program tiga juta rumah. (Sly).

Reporter: Editor Kalamanthana 25
Back to top