Bupati Wiyatno Lantik Delapan Pejabat JPT Pratama, Total 71 Pejabat Dilantik

Penulis: Editor  •  Rabu, 24 Desember 2025 | 12:19:19 WIB

KALAMANTHANA, Kuala Kapuas - Sebanyak delapan pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, resmi dilantik pada Rabu (24/12/2025).

Pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan Pemkab Kapuas tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno dan berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas.

Adapun delapan pejabat JPT Pratama yang dilantik yakni Edi Dese sebagai Kepala Dinas Pertanian, Mahrita sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Teguh Yunianto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian Jhon Pita Kadang sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Agus Waluyo sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Arnes Satyari Perwitajati sebagai Inspektur Kabupaten Kapuas, Jendrawan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Ajeng sebagai Sekretaris DPRD Kapuas.

Selain melantik pejabat JPT Pratama, Bupati Kapuas juga melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas, termasuk lima orang camat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, menyampaikan bahwa total pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut berjumlah 71 orang.

“Jumlah pejabat yang dilantik hari ini sebanyak 71 orang, termasuk delapan pejabat pimpinan tinggi pratama dan lima orang camat,” ujarnya.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera bekerja secara optimal untuk mengejar ketertinggalan administrasi maupun program kerja, sehingga target pembangunan dan pelayanan publik pada tahun 2025 dapat tercapai.

Sementara itu, Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Jangan pernah terlibat dalam tindakan yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik. Setiap rupiah anggaran harus digunakan secara akuntabel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Wiyatno. (fan)

Reporter: Editor
Back to top