Jelang PSU Pilkada 2024, DPRD Barito Utara Tekankan Netralitas dan Sinergi Lintas Lembaga

Penulis: Editor Kalamanthana 25  •  Minggu, 06 Juli 2025 | 18:34:23 WIB

KALAMANTHANA, Muara Teweh — Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan pentingnya netralitas dan sinergi antarlembaga pemilu sebagai fondasi utama menjaga integritas demokrasi di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul paparan Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Barito Utara, yang digelar di Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (4/7/2025).

Dalam paparannya, Siska menyoroti empat aspek krusial yang wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa: pemahaman regulasi, netralitas, koordinasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Patih Herman menyambut baik arahan tersebut dan menekankan bahwa netralitas serta pemahaman prosedural bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk menjamin kredibilitas PSU.

“Ini bukan sekadar teknis. Pemahaman regulasi dan komitmen netralitas adalah fondasi utama pelaksanaan PSU yang jujur dan adil,” tegasnya, Minggu (6/7/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pengawasan.

“Efektivitas pengawasan PSU sangat bergantung pada komunikasi lintas lembaga. Ini harus diperkuat jika kita ingin hasil pemilu diterima semua pihak,” tambah Patih.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk mengedepankan tanggung jawab dan integritas selama proses PSU berlangsung.

“Kalau kejujuran dan transparansi bisa dijaga, maka siapa pun yang terpilih nantinya akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan Rakor dan Bimtek tersebut turut dihadiri oleh Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, serta perwakilan lembaga terkait lainnya. Agenda ini menjadi bagian dari strategi KPU untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan tertib, profesional, dan sesuai regulasi. (Sly).

Reporter: Editor Kalamanthana 25
Back to top