Pemkab Kapuas Dorong Pemerataan Pembangunan Lewat Program Transmigrasi Lokal

KALAMANTHANA, Kuala Kapuas - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sedang mempersiapkan pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal di daerah setempat.

Hal ini sebagai bagian dari upaya strategis penanggulangan dampak banjir tahunan serta mendorong pemerataan pembangunan, pengurangan kepadatan penduduk serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program ini, sebanyak 12.317 kepala keluarga (KK) direncanakan akan direlokasi secara terstruktur ke wilayah-wilayah potensial di Kabupaten Kapuas.

[caption id="attachment_127719" align="alignnone" width="300"] Bupati H M Wiyatno bersama Ketua DPRD Kapuas Ardiansah dan jajaran Pemkab Kapuas saat berkunjung ke Kantor Staf Presiden RI di Jakarta.[/caption]

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, diperlukan luas lahan usaha sebesar 44.233,93 hektare, serta disiapkan Rencana Kerja Transmigrasi (RKT) seluas 72.800 hektare.

Program ini akan tersebar di 6 kecamatan (Mantangai, Timpah, Kapuas Hulu, Kapuas Tengah, Pasak Talawang dan Mandau Talawang dan 32 desa yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria kesesuaian lahan, potensi wilayah, serta kesiapan infrastruktur dasar.

Baca Juga: 12 Pejabat di Kapuas Ikuti Uji Kompetensi, Ini Daftar Namanya

“Transmigrasi lokal ini bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi merupakan program pembangunan wilayah terpadu yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

“Kami berkomitmen memastikan setiap kepala keluarga mendapatkan lahan yang layak serta akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," tambah Wiyatno.

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga telah menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan mitra pembangunan lainnya guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.

Dalam pelaksanaannya, program transmigrasi lokal ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan wilayah, membuka peluang ekonomi baru, serta memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan-lahan potensial yang belum tergarap secara maksimal. (fan)