KALAMANTHANA, Palangka Raya — Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperluas upaya penanggulangan kemiskinan, terutama yang tidak tergolong ekstrem. Setelah pemerintah pusat menetapkan bahwa kemiskinan ekstrem di kota ini telah dinolkan, perhatian kini bergeser ke persoalan kemiskinan non-ekstrem yang masih membayangi kehidupan sebagian warga.
Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mengingatkan bahwa pencapaian angka nol kemiskinan ekstrem tidak serta-merta berarti seluruh warga telah sejahtera.
“Masih banyak masyarakat yang hidup di ambang garis kemiskinan. Fokus tidak cukup hanya pada statistik, tapi juga pada kondisi nyata di lapangan,” tegas Bennie usai menghadiri Rapat Paripurna pada Senin (4/8).
Ia menekankan pentingnya menciptakan peluang kerja sebagai langkah fundamental dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM dinilai krusial, khususnya bagi warga di kawasan pinggiran kota.
DPRD juga menyoroti isu stunting yang masih menjadi ancaman bagi generasi muda. Edukasi kepada orang tua serta akses terhadap layanan gizi dan kesehatan dinilai sangat mendesak.
“Memperluas Program pendidikan gratis bagi warga kurang mampu dan kesehatan yang inklusif harus diperkuat agar masyarakat bisa lebih aman dan maju,” imbuh Bennie.
Menurutnya, dengan adanya program program Pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya Palangka Raya bisa lebih baik dan lebih keren. (Mit).