RDP DPRD Barito Utara Suara Masyarakat Adat Diangkat ke Meja Kebijakan
KALAMANTHANA, Muara Teweh — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat dan Masyarakat Adat Barito Utara, pada Rabu, (3/9/2025) sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, M.IP, dan dihadiri Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, S.E., M.P.A., jajaran dinas teknis, serta anggota legislatif.
“Forum ini adalah ruang demokrasi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. DPRD siap menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan,” ujar Hj. Mery Rukaini.
Pj Bupati Indra Gunawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat adat.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat, terutama masyarakat adat yang memiliki hak dan kearifan lokal yang harus dihormati,” tegas Indra.
Rapat berlangsung kondusif dengan penyampaian berbagai keluhan dan harapan dari masyarakat. Lima poin kesimpulan utama yang dihasilkan antara lain:
Hasil Kesimpulan RDP:
- Penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dalam bingkai Falsafah Huma Betang dan NKRI.
- Percepatan pengesahan Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- Penjadwalan RDP lanjutan terkait keluhan masyarakat terhadap perusahaan pertambangan.
- Komitmen responsif DPRD dan Pemda terhadap aspirasi masyarakat.
- Inventarisasi kawasan hutan untuk dialihkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL).
Camat, tokoh adat, dan perwakilan desa turut mengapresiasi forum ini sebagai langkah maju dalam membangun komunikasi yang setara antara masyarakat dan pemerintah. (Sly).
Reporter:
Editor Kalamanthana 25