Katingan Paparkan Inovasi Keterbukaan Informasi di Uji Publik KIP 2025

Penulis: Editor Kalamanthana 25  •  Rabu, 15 Oktober 2025 | 19:51:06 WIB

KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) turut ambil bagian dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfopersantik Provinsi Kalteng, Rabu (15/10/2025), bersama enam kabupaten/kota lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kepala Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Wim, mewakili Pemkab dalam memaparkan capaian, inovasi, dan strategi penguatan layanan informasi publik yang telah diterapkan di Katingan.

Dalam paparannya, Wim menekankan bahwa Pemkab Katingan terus berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah, termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Upaya digitalisasi layanan informasi publik juga tengah dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses data secara mudah, cepat, dan akurat.

“Pemkab Katingan berkomitmen menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya birokrasi. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi secara terbuka, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” ujar Wim.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menjaga kualitas pelayanan informasi publik, terutama dalam hal pembaruan data dan penyampaian informasi pembangunan daerah yang relevan dan faktual.

Uji publik ini menjadi ajang evaluasi sekaligus ruang berbagi praktik baik antar daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen seluruh kabupaten/kota terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang inklusif. (Mit).

Reporter: Editor Kalamanthana 25
Back to top