KALAMANTHANA, Muara Teweh — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti besaran defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Ardianto, dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap pidato Bupati Barito Utara, Jumat (21/11/2025).
Ardianto menjelaskan APBD bukan hanya amanat regulasi, tetapi juga rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparan, ia mengingatkan kembali struktur RAPBD sebagaimana disampaikan Bupati Barito Utara, yakni pendapatan sebesar Rp3.138.784.468.565, belanja sebesar Rp3.256.441.161.136, sehingga terjadi defisit Rp117.702.692.571 atau 3,75 persen. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat nol rupiah.
“Mengacu pada kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrat dengan penuh hormat menyampaikan saran kepada pemerintah daerah untuk menekan besaran defisit RAPBD 2026,” ujar Ardianto.
Ia juga menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta mengurangi pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat mendesak.
Lebih lanjut, Ardianto menegaskan bahwa penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari KUA-PPAS yang telah disepakati bersama sebelumnya. (Sly).