KALAMANTHANA, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera, menegaskan, pembangunan jalan Hayaping–Patung tetap menjadi prioritas meski anggaran yang dialokasikan mengalami penyesuaian akibat kondisi keuangan daerah.
Ampera menjelaskan, dari rencana awal sebesar Rp50 miliar, anggaran sempat dipangkas menjadi Rp30 miliar. Dalam prosesnya, hasil lelang tercatat Rp19,8 miliar, lalu dilakukan adendum sebesar Rp5,9 miliar. Kini pada perubahan APBD 2025, pemerintah mengembalikan dana sebesar Rp15,7 miliar, meski belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.
“Ini bukan penambahan, tapi pengembalian. Awalnya hilang sekitar Rp20 miliar, tapi kondisi keuangan kita sedang turun Rp2 triliun. Jadi ya dimaklumi saja. Pemerintah juga sudah berjanji, tahun depan di anggaran murni akan digulirkan lagi,” jelasnya, Jumat (12/9/2025).
Menurut Ampera, keberadaan jalan Hayaping–Patung sangat vital karena menjadi akses penghubung bagi sejumlah desa, terutama dari arah Tamiang. Saat ini, masyarakat lebih banyak menggunakan jalur jalan negara, meski kondisinya dinilai kurang layak.
“Dari arah Tamiang, jalan Hayaping itu statusnya jalan kabupaten. Orang sulit lewat sana, padahal banyak desa yang terhubung,” ujarnya.
Ampera juga mengungkapkan bahwa jalur tersebut kerap menimbulkan kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak. Statusnya sebagai jalan provinsi membuat penanganan harus dilakukan serius oleh pemerintah daerah.
“Sudah sering ada kendala di sana. Karena itu, jalur Hayaping–Patung bisa menjadi alternatif agar akses masyarakat lebih aman dan lancar,” tambahnya.
Dengan situasi anggaran yang terbatas, DPRD menilai keputusan pemerintah mengembalikan sebagian dana merupakan langkah kompromi. Namun, Ampera menekankan pentingnya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Terpenting pembangunan ini jangan berhenti. Meski bertahap, jalan itu harus dituntaskan karena menyangkut hajat hidup banyak orang,” tandasnya. (JNP/*)