KALAMANTHANA, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar Senin (24/11/2025) di ruang sidang DPRD setempat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur FKPD, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, catatan, dan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD 2026. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk penyempurnaan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah menyusun anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Bupati berterima kasih atas masukan terkait pengurangan defisit anggaran dan menyatakan siap membahas lebih teknis dalam forum selanjutnya. Kepada Fraksi Aspirasi Rakyat, ia menegaskan belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah, diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan pendidikan hingga desa.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Bupati menjelaskan belum dicantumkan karena regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait batas maksimal defisit APBD belum terbit. Sementara penyertaan modal daerah telah tuntas pada perubahan APBD 2024.
Menjawab Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati menegaskan prinsip partisipatif, transparan, disiplin, berkeadilan, efektif, dan efisien tetap menjadi acuan. Ia juga menyebut alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 mencapai Rp1,57 triliun sesuai pemberitahuan Kementerian Keuangan.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Bupati memastikan pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta infrastruktur dasar akan menjadi fokus pemerintah daerah. Pemerintah juga berkomitmen memperluas lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan menekan ketimpangan sosial.
Sementara itu, menjawab Fraksi PKB, Bupati menjelaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, dan koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan komitmen terhadap alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, penguatan layanan kesehatan, konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perbaikan basis data penerima bantuan sosial.
Dengan jawaban tersebut, pembahasan Raperda APBD 2026 akan dilanjutkan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut. (Sly).