KALAMANTHANA, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Situasi Politik dan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng, Kamis (27/11/2025). Kegiatan dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden.
Rakor diikuti sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri, Kartina Mulyasari, yang hadir secara daring, serta perwakilan BPS, KPU, Bawaslu, Forkopimda, perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan partai politik.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, Herson menegaskan bahwa IDI bukan hanya indikator statistik, tetapi barometer kualitas demokrasi, stabilitas politik, dan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
IDI menjadi instrumen penting untuk memetakan perkembangan demokrasi di daerah, sekaligus mengidentifikasi indikator yang sudah menunjukkan kemajuan maupun yang masih membutuhkan penguatan. Dengan demikian, penyusunan kebijakan pemerintah dapat lebih presisi dan berbasis data.
Herson memaparkan capaian IDI Kalimantan Tengah pada 2024 berada di angka 78,47 atau naik 0,9 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski menunjukkan perbaikan, ia menyebut masih ada ruang penguatan, terutama pada indikator kebebasan sipil dan kelembagaan demokrasi.
“Progres ini mengarah pada perbaikan kualitas demokrasi, namun kita tetap perlu bekerja keras memperkuat indikator yang masih lemah,” ujarnya.
Ia menambahkan upaya peningkatan kualitas demokrasi selaras dengan visi RPJMD 2025–2030 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk membangun daerah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat berbasis kearifan lokal dalam bingkai NKRI. Hal tersebut juga sejalan dengan agenda nasional Asta Cita Presiden yang menekankan pembangunan merata dan penguatan institusi negara.
Meskipun IDI diukur pada tingkat provinsi dan nasional, sebagian besar indikator demokrasi terjadi di level kabupaten/kota. Karena itu, Herson mendorong penguatan tata kelola politik lokal, peningkatan partisipasi publik, perluasan kebebasan sipil, serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi. Kesbangpol juga diminta memperluas sosialisasi ke seluruh daerah dengan memanfaatkan skema daring untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
Herson menyampaikan pesan Gubernur mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial di Bumi Tambun Bungai sebagai fondasi stabilitas politik dan demokrasi.
“Ruang politik kita harus tetap sehat, bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan konflik horizontal. Demokrasi yang baik adalah pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya. (Mit).