KALAMANTHANA, Jakarta — Bupati Katingan, Saiful, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta jajaran di Rumah Jabatan Menteri, Selasa (9/9/2025). Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh perhatian terhadap berbagai isu strategis yang tengah dihadapi daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Saiful menyampaikan sejumlah persoalan krusial, termasuk belum diterimanya Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) sejak tahun 2018. Padahal, Kabupaten Katingan merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap pelestarian kawasan hutan nasional.
“Kami berharap ada solusi konkret dan perhatian lebih terhadap permasalahan yang kami hadapi. Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ujar Saiful.
Bupati juga menyoroti keterbatasan ruang terbuka untuk pembangunan yang hanya mencakup 12,56 persen dari total wilayah. Kondisi ini dinilai menghambat pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Sebagai alternatif, Pemkab Katingan mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat.
Isu perdagangan karbon turut menjadi sorotan. Meskipun Katingan menjadi bagian dari proyek karbon berskala internasional, mekanisme yang ada belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Bupati menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak nyata.
Persoalan pengelolaan Hutan Lindung Sebangau juga diangkat, dengan harapan adanya penanganan lintas sektor dan dukungan kebijakan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan hutan yang berkeadilan. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri pada kegiatan Apkasi di Tangerang, yang mendorong daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Mit).