KALAMANTHANA, Katingan — Pemerintah Kabupaten Katingan menyatakan kesiapan mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berdaya saing.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyebut program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang terhadap masa depan generasi muda.
“Program ini bukan hanya soal makanan, tapi soal investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia. Kita sangat antusias menyambutnya, karena ini juga akan mendukung target pembangunan kesehatan dan pendidikan daerah,” ujar Firdaus belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan strategi daerah dalam menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas kesehatan anak usia sekolah, yang menjadi kelompok prioritas dalam pemenuhan gizi seimbang.
Meski prinsip kesiapan telah dimiliki Pemkab Katingan, pelaksanaan teknis masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) dari kementerian terkait.
“Seluruh perangkat daerah yang nantinya terlibat harus bersinergi. Tapi kita tentu tak bisa bergerak sendiri tanpa acuan teknis dari pusat. Begitu juknisnya turun, kita akan langsung koordinasikan lintas sektor,” tambahnya.
Firdaus juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari program ini. Ia mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan sebagai langkah strategis untuk mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus menjaga kualitas bahan makanan.
“Program ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal jika kita libatkan UMKM. Tapi yang tak kalah penting adalah pengawasan dan evaluasi agar distribusi berjalan adil dan tepat sasaran,” tegasnya.
Pemkab Katingan akan segera melakukan pemetaan kebutuhan dan kesiapan logistik melalui dinas teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Firdaus menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program.
“Setiap program, sekecil apapun, harus dikelola dengan baik dan transparan. Ini soal kepercayaan publik, dan kita tidak boleh gagal dalam menunaikan amanah ini,” tutupnya. (Mit).