KALAMANTHANA, Katingan — Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Katingan di ruang kerjanya, Senin (8/9/2025).
Firdaus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PGRI dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Katingan. Ia mengakui bahwa kondisi geografis yang luas dan keterbatasan akses internet masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pelosok.
“Pendidikan menjadi prioritas kami. Bahkan 20 persen APBD sudah dialokasikan untuk sektor ini. Harapannya Katingan bisa jadi kota pendidikan seperti Yogyakarta,” ujar Firdaus.
Ia juga menyebut potensi ekonomi dari kawasan gambut di Tampelas yang ditaksir bernilai Rp6 triliun sebagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menopang program pendidikan, termasuk rencana bantuan perlengkapan sekolah gratis.
“Ke depan, kami ingin wujudkan bantuan perlengkapan sekolah gratis. Mulai dari sepatu, baju, sampai tas untuk anak-anak sekolah,” tambahnya.
Firdaus menyoroti bahwa sekitar 40 persen wilayah Katingan masih berstatus blankspot, yang memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
Wakil Ketua PGRI Katingan, Murjani, menyampaikan sejumlah usulan, termasuk kebutuhan sekretariat organisasi, pemanfaatan aplikasi digital untuk memantau kinerja guru, serta perhatian khusus bagi tenaga pendidik di wilayah hulu.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Katingan, Arianson, memaparkan kondisi terkini pendidikan di daerah. Ia menegaskan bahwa pendidikan di Katingan bersifat gratis tanpa pungutan, dan menargetkan seluruh siswa SD kelas 1–3 sudah bisa membaca pada tahun 2026.
“Kompetensi guru terus ditingkatkan, terutama di bidang digitalisasi karena mayoritas guru berusia di atas 40 tahun,” jelas Arianson.
Pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan pemutakhiran data pendidikan secara berkala agar program bantuan dan kebijakan pendidikan dapat tepat sasaran. (Mit).