KALAMANTHANA, Katingan — Bupati Katingan, Saiful, menghadiri Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Katingan. Agenda utama rapat adalah penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Bupati Saiful menyampaikan apresiasi atas dukungan, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan APBD Perubahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Saiful menyatakan sepakat bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berbasis kajian realistis. Pemerintah daerah, katanya, akan melakukan pemetaan potensi, memperbaiki manajemen pajak dan retribusi, serta mengadopsi teknologi elektronik untuk optimalisasi penerimaan.
Bupati juga menyetujui usulan percepatan kegiatan prioritas agar program pembangunan segera dirasakan masyarakat. “Kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat harus dipercepat, apalagi dengan sisa waktu yang terbatas,” ujarnya.
Menjawab sorotan Fraksi Gerindra terkait penurunan pendapatan daerah sebesar Rp82 miliar, Saiful menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Ia menyebut realisasi PAD hingga triwulan III baru mencapai 30,63 persen, sehingga penyesuaian dilakukan untuk menghindari risiko gagal bayar.
Meski demikian, Saiful menekankan pentingnya inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi.
Menanggapi Fraksi PKB yang menyoroti keterlambatan realisasi belanja, Bupati berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program agar belanja tidak menumpuk di akhir tahun. “Dengan begitu, pergerakan ekonomi masyarakat bisa lebih cepat,” katanya.
Kepada Fraksi NasDem, Saiful menyampaikan apresiasi atas dorongan agar perubahan APBD dilakukan secara tepat sasaran dan bermanfaat. Ia menegaskan fokus pemerintah pada belanja publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di akhir pidatonya, Bupati Saiful menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 demi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
. (Mit).