KALAMANTHANA, Muara Teweh — Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, manajemen RSUD Muara Teweh secara terbuka memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan mutu layanan kesehatan. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiati Rusli, menjadi forum evaluasi menyusul turunnya akreditasi rumah sakit dari tipe C ke tipe D.
Direktur RSUD, Tiur Maida, menjelaskan sejumlah kendala mendasar yang menghambat peningkatan pelayanan. Di antaranya, pembiayaan operasional yang sepenuhnya ditanggung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tanpa dukungan dari APBD, kekurangan alat kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan, serta keterbatasan desain infrastruktur lama yang tidak lagi memadai.
“Anggaran pengadaan obat dan bahan habis pakai sudah melampaui batas. Untuk pasien hemodialisis saja, rumah sakit menanggung defisit Rp200–300 ribu per pasien,” ungkap Tiur, Senin (11/8/2025). Ia berharap ada intervensi APBD dalam penyediaan alat dan obat-obatan agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Tiur juga menanggapi keluhan masyarakat terkait fasilitas toilet di ruang bersalin IGD dan kebocoran plafon, yang menurutnya merupakan dampak dari kondisi bangunan lama yang belum mendukung kebutuhan rumah sakit modern.
Menyoal isu kekurangan dokter spesialis, Tiur menegaskan bahwa RSUD justru telah menambah enam spesialis baru, dan hanya satu dokter yang mengundurkan diri karena alasan keluarga. Terkait usulan penghapusan tarif parkir, pihak RSUD menyatakan siap melaksanakannya jika seluruh biaya operasional parkir ditanggung oleh APBD.
Sejumlah anggota DPRD turut menyampaikan masukan dari masyarakat, termasuk soal pelayanan BPJS, akurasi diagnosa, dan suasana kerja tenaga medis. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Gazali, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar RSUD dapat terus berbenah dan memberikan pelayanan yang optimal. (Sly).
