KALAMANTHANA, Muara Teweh — “Kalau situasi ini terus berlanjut, kami khawatir rumah sakit bisa tutup.” Pernyataan lugas dan penuh keprihatinan itu disampaikan Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (11/8/2025). Di hadapan para anggota dewan, Tiur memaparkan kondisi krisis operasional rumah sakit yang kini berada di ujung tanduk.
Sepanjang tahun 2025, RSUD hanya mengandalkan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tanpa dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, tekanan finansial kian memburuk. Pengeluaran untuk obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) telah melampaui 30% dari batas anggaran operasional. Untuk layanan hemodialisis saja, rumah sakit menanggung defisit Rp200.000–Rp300.000 per pasien.
“Kami sudah ajukan kebutuhan dana ke DPRD sejak awal, tapi belum ada respon konkret. Padahal ini soal nyawa dan keberlangsungan pelayanan,” tegas Tiur.
Beban operasional RSUD mencapai Rp40 hingga Rp54 miliar per tahun, termasuk pemangkasan anggaran gaji non-ASN sebesar Rp8,5 miliar yang mempersempit ruang gerak manajemen. Kondisi fisik bangunan pun memprihatinkan: dinding dan plafon rembes, toilet pasien di ruang bersalin darurat tak tersedia, dan banyak fasilitas sudah tak lagi memadai meski tampak megah dari luar.
“Ini yang setiap hari kami terima sebagai keluhan. Tapi untuk perbaikan besar, kami perlu campur tangan APBD,” lanjutnya.
Tiur juga menyinggung pengelolaan parkir yang masih ditangani pihak ketiga. Ia membuka opsi pengalihan ke pemerintah daerah, asalkan seluruh biaya operasional, termasuk gaji petugas, ditanggung APBD.
Menanggapi isu keluarnya tenaga medis, Tiur meluruskan bahwa hanya satu dokter spesialis saraf yang tidak memperpanjang kontrak karena alasan pribadi. Sebaliknya, RSUD telah menambah enam dokter spesialis baru dari berbagai bidang, termasuk mata, paru, THT, dan jiwa.
Menutup pemaparannya, Tiur menyampaikan seruan emosional: “Kalau fasilitas dan operasional kami dibenahi, pelayanan kami pasti membaik. Ini bukan tentang saya, tapi tentang nama baik Kabupaten Barito Utara dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.”
Dengan paparan terbuka ini, RSUD Muara Teweh berharap DPRD dan pemerintah daerah segera memberikan dukungan nyata agar rumah sakit kebanggaan masyarakat tidak kolaps di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. (Sly).
