KALAMANTHANA, Palangka Raya— Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemko). Menurutnya, pengawasan legislatif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan upaya pengurangan angka kemiskinan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan upaya mengurangi angka kemiskinan, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sigit, Kamis (11/8/2025).
Ia menyampaikan bahwa Komisi III DPRD akan terus memberikan dukungan dan pengawasan terhadap berbagai program yang menyasar kelompok rentan, terutama di wilayah pinggiran dan pelosok kota. “Kita harus terus bekerja keras untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tegasnya.
Sigit juga menyoroti kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan sebagai tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan. Ia mendorong Pemko untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dan lembaga, serta membuka lebih banyak peluang pemberdayaan masyarakat melalui program berkelanjutan.
“Kita harus terus mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih inklusif, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sektor, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur,” tambahnya.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil dan menyeluruh, sehingga tidak ada warga yang merasa tertinggal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya tercatat sebesar 3,52% atau sekitar 10,7 ribu jiwa dari total 310,11 ribu penduduk. Angka ini menjadikan ibu kota Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di provinsi tersebut. (Mit).
