KALAMANTHANA, Palangka Raya – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai berpotensi menekan kondisi ekonomi masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengatakan bahwa kenaikan BBM non-subsidi akan membuat pelaku UMKM semakin tertekan. “Biasanya kenaikan BBM ini akan berdampak berantai. Ongkos transportasi naik, biaya distribusi meningkat, dan pada akhirnya harga barang di pasaran juga ikut terdongkrak,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, meskipun yang mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi, efeknya tetap dirasakan secara luas, terutama pada sektor distribusi dan harga kebutuhan pokok.
Noorkhalis menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif untuk menekan dampak tersebut, seperti memperkuat pengawasan harga di pasar dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman.
Selain itu, ia mendorong adanya koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah agar tidak terlalu terdampak oleh gejolak harga energi.
Langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlangsungan usaha kecil di tengah dinamika harga energi yang terus berubah. (Mit).
