KALAMANTHANA, Banjarmasin – Kenapa pencapaian target Dinas Peternakan Kalimantan Selatan jeblok? Ada yang bilang, takut terjerat masalah hukum. Tapi, itu bukanlah alasan.
Wakil Ketua Pansus II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel, Danu Ismanto, menilai jauhnya pencapaian target dari harapan di Disnak, disebabkan mereka atau pimpinan proyek takut terjerat masalah hukum.
Ketakutan pejabat/Pimpro pada Disnak itu, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut, cukup beralasan. Hal itu karena mantan pejabat pada Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu, dari sejumlah SKPD jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, tampaknya selama ini Disnak terbanyak bermasalah hukum.
“Daripada bermasalah hukum, maka mereka tampaknya lebih memilih tak merealisasi program tersebut. Jadi daripada berisiko hukum mereka lebih baik memilih aman,” ujar Danu, anggota pengganti antarwaktu DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, Jumat (8/4/2016).
Tetapi, menurut Suripno Sumas, sesama anggota Komisi II DPRD Kalsel dan anggota Pansus LKPj 2015 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hal tersebut tak bisa jadi alasan. Dia tak sependapat kalau hanya karena takut masalah hukum, realisasi program melorot.
“Sejauh pelaksanaan program itu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, saya kira tidak perlu takut terjerat masalah hukum. Kalau ragu bisa konsultasi dengan pihak berwenang, yang penting program terealisasi,” tambah Suripno.
Seperti diketahui, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan menyebut, Dinas Peternakan (Disnak) adalah salah satu dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah itu terbanyak tak mencapai target program pada 2015.
“Penyebab Disnak tak mencapai target pada 2015, antara lain karena SKPD tersebut banyak rencana program, tapi sebagian besar tidak terealisasi,” tutur Danu. (ant/akm)
