KALAMANTHANA, Tanjung Selor – Tidak mudah bagi Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, berperang melawan narkoba. Apa saja kendalanya?
Menurut Irianto, hal utama yang harus dilakukan saat ini adalah pencegahan. Hal tersebut semestinya bisa dilakukan mulai dari bandara dan pelabuhan. Persoalannya, bandara yang ada di daerah perbatasan itu masih minim sarana yang memadai.
X-ray yang ada misalnya, kata dia, alat deteksi ini untuk bandara di perbatasan belum mampu mendeteksi narkoba sehingga sampai saat ini mereka lebih leluasa keluar masuk Indonesia. “Kita akan adakan alat deteksi baru yang bisa lebih baik. Meski mahal, tetap akan kita usahakan,” kata Irianto.
Dari sisi kelembagaan, ia juga berharap Kaltara segera membentuk Kanwil Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemprov juga akan melakukan kerja sama dengan pihak lapas kabupaten/kota khususnya Kabupaten Nunukan dan Tarakan. Dimana tren peredaran narkoba saat ini justru dikendalikan dari balik jeruji.
“Nanti kita adakan MoU, dengan kemampuan keuangan yang terbatas, kita juga akan dukung untuk pembiayaan operasional,” kata Irianto.
Perhatian Irianto tidak sebatas sampai di situ, saat ini ia terus gencarkan pemeriksaan tes urine bagi ASN dan juga tenaga kontrak di lingkup pemerintahan. “Mulai dari kepala daerah, pejabat-pejabat eselon sampai staf PNS termasuk pegawai tenaga kontrak kita,” ucapnya.
Ia tegaskan tidak ada ampun bagi yang dinyatakan positif pemakai. Ancaman yang diberikan berupa pemecatan. “Tanpa menunggu keputusan pengadilan,” tegasnya. (ant/ama)
