KALAMANTHANA, Jakarta – Keinginan sebagian masyarakat Kalimantan Tengah membentuk Provinsi Barito Raya dan Kotawaringin Raya bakal menghadapi rintangan berat. Rintangan seperti apa?
Rintangan itu mencuat dari pemerintah pusat. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan mempersilakan masyarakat berunjuk rasa untuk menuntut pemekaran daerah, namun pemerintah tetap tidak akan mencabut moratorium tentang penambahan jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia itu.
“Silakan demo, tapi tidak akan ada pemekaran,” ujarnya saat memberikan sambutan peluncuran Institut Otonomi Daerah dan Seminar Nasional “Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Ia menjelaskan latar belakang keluarnya moratorium pemekaran daerah dan penerimaan calon pegawai negeri sipil bahwa sebelum era reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara rata-rata mencapai Rp200 triliun, sekitar 50% dialokasikan untuk program pembangunan.
Setelah reformasi jumlah APBN mencapai 10 kali lipat dari nilai sebelum reformasi. Namun untuk membiayai program pembangunan kurang dari 20-30%.
“Secara nominal tinggi, namun persentase untuk program pembangunan sangat rendah. Perbandingannya tidak signifikan dengan angka itu. Terlalu besar ongkos pemerintahan,” ujarnya.
Wapres juga menyebutkan bahwa pada 2006 transfer dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke daerah-daerah sekitar Rp220 triliun. Namun tahun ini transfer DAU dan DAK mencapai Rp770 triliun.
“Artinya banyak biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kalau ditambah lagi pemerintahan, maka anggaran pun akan bertambah. Ada daerah yang anggaran rutinnya 50 bahkan 80%, namun ada juga yang anggaran rutinnya hanya 5%,” kata Kalla.
Ia juga menyayangkan beberapa daerah yang mengutamakan pembangunan kantor dan pengadaan mobil dinas. “Padahal semangat otonomi daerah itu untuk rakyat yang membutuhkan air dan kebutuhan hidup lainnya,” kata Kalla yang ikut menggagas lahirnya Ketetapan MPR Nomor 15 Tahun 1998 sebagai salah satu rujukan keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah itu. (ant/akm)
