KALAMANTHANA, Tarakan – Sebuah tantangan dilontarkan anggota DPD RI kepada Pemprov Kalimantan Utara. Apa itu? Pertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Tantangan itu dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Ajiep Padindang saat berkunjung ke Kota Tarakan, Rabu. Dia mengharapkan Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mempertahankan opini WTP yang berhasil diraih 2015.
Kunjungan ke daerah itu sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan oleh jajaran Pemprov Kaltara yang diserahkan kepada DPR RI dan DPD RI pada 20 April 2016.
Ia menilai hasil pemeriksaan tersebut tergolong cukup baik. Tapi, tetap ada catatan penting berkaitan dengan Provinsi Kaltara ke depannya, termasuk keinginan mempertahankan opini WTP yang berhasil diraih 2015 lalu.
Walaupun selama kunjungan ke daerah itu, Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan itu tetap memiliki cacatan penting tentang Provinsi Kaltara dalam hal pengelolaan keuangan daerah maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengenai usulan Provinsi Kaltara pihaknya mengaku akan meneruskan kepada kelembagaan terkait untuk dipelajari dan dikaji lebih detail tentang kebutuhan keuangan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah perbatasan RI-Malaysia.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Pemprov Kaltara Badrun menyatakan, kunjungan kerja Komite IV DPD RI ini dapat memberikan manfaat dengan menjembatani permasalahan yang dialami provinsi termuda di Indonesia ini.
Salah satu permasalahan yang dialami provinsi itu adalah masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sehingga perlunya membuka penerimaan calon PNS tanpa memperhatikan moratorium.
“Pemprov Kaltara mengharapkan kepada Komite IV DPD RI ini untuk menjembatani kepada kementerian terkait yang berhubungan dengan penerimaan CPNS karena adanya moratoirum,” kata Badrun.
Badrun menjelaskan, minimnya SDM yang dimiliki berdampak pada pengelolaan keuangan daeerah secara baik. Walaupun banyak PNS senior, tetapi tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. (ant/akm)
