KALAMANTHANA, Penajam – Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) mendukung langkah Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar, mengambil alih pengelolaan ladang migas yang akan ditinggalkan Chevron di wilayahnya.
Wahdiyat Algazali dari GRKB menilai pemerintah pusat tidak bertindak adil terkait dengan pasal 33 UUD 1945. Dia menegaskan kekayaan daerah itu adalah kekayaan negara, tapi negara bukan hanya pemerintah pusat. “Kalau kami meminta hak kami, maka itu adalah hak negara juga,” katanya kepada KALAMANTHANA.
Bentuk dukungan terhadap perjuangan Yusran Aspar itu mereka tunjukkan dengan melakukan audiensi kepada Bupati PPU itu, Selasa (11/4) lalu. Dalam audiensi itu, mereka sepakat untuk bersama-sama memperjuangan hak-hak provinsi Kalimantan Timur yang selama ini belum terjamah dan belum mendapatkan hak berkeadilan dari pemerintah pusat.
Sebelum audiensi ini, Yusran bersama DPRD, sejumlah pejabat di PPU, dan sejumlah tokoh masyarakat datang memenuhi undangan DPR RI terkait hal ini. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk mengabulkan keinginan daerah mengelola bekas ladang migas Chevron tersebut.
Wahdiat menyebutkan salah satu yang dibahas dalam pertemuan dengan Yusran itu adalah soal dana bagi hasil (DBH) migas yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004. “Kita lihat angkanya tidak signifikan dan tidak berkeadilan bagi Kaltim,” sebut Wahdiat.
Dirinya mengajak seluruh kabupaten/kota melalui pemimpin mereka, baik bupati dan walikota untuk bersama-sama menggaungkan ke pusat bahwa sumber daya alam Kaltim yang berupa migas ini kembalinya ke daerah sangat kecil, 15,5 persen untuk minyak bumi dan 30,5 persen gas. Sementara Papua dan Aceh bisa menikmati hingga 70 persen.
“Kami menemukan sosok pemimpin daerah seperti Pak Yusran Aspar yang sangat inspiratif, punya visi, dan bisa melaksanakan misi yang kuantitatif. Beliau sudah mengimplementasikan ekonomi kerakyatan. Perjuangan untuk Chevron ini harus dicontoh daerah-daerah lain,” lanjutnya.
Menurut dia, Yusran tak hanya berjuang mengambil alih pengelolaan bekas ladang migas Chevron, melainkan juga membuktikan komitmennya pada ekonomi kerakyatan. Dia memberi contoh program UPT-PU, Ambulan Desa, Sawit Rakyat, Sapi Rakyat, Wisata, kredit UMKM dengan bunga rendah 5 persen. “Semua harus dicontoh. Kami seperti menemukan peta yang hilang, yang ada di diri Pak Yusran,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Yusran Aspar memaparkan semua apa yang telah dilakukan di PPU, baik itu UPT-PU, Ambulan Desa, Infrastruktur, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, UMKM, dan lainnya, bahkan yang akan datang Jembatan Tol PPU-Balikpapan. (adv- kominfo ppu/hr)