KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggaran sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini, khususnya bagi 500 sekolah jenjang SMA sederajat di Bumi Tambun Bungai, mendapat apresiasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah.
Memang ada instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, agar semua sekolah, khususnya SMA sederajat dapat melaksanakan UNBK. Tetapi tidak dengan cara “jor-joran” anggaran. Sebaiknya anggaran yang dialokasikan digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, daripada untuk membeli perangkat komputer.
“UNBK dapat dilakukan dengan sistem pengampuhan. Sekolah terdekat dapat ikut di sekolah induk yang mengadakan UNBK. Kalau itu keinginan gubernur melaksanakan UNBK semua sekolah sampai di daerah terpencil, kelihatannya masih belum mampu,” kata Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah, Krisnayadi Toendan, di Palangka Raya, Jumat (2/2/2018).
Sebenarnya, Krisnayadi sudah menyarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan, agar dapat menjalin kemitraan, terutama di Kota Palangka Raya, agar dapat mengampuh kabupaten terdekat, yakni Pulang Pisau dan Katingan. Begitu juga di kabupaten lainnya.
Kemitraan dapat dilakukan dengan LPMP ataupun perguruan tinggi ataupun Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memiliki perangkat komputer dan Informatika Teknologi (IT) yang memadai.
Menurutnya, jika Dinas Pendidikan dapat melakukan kemitraan dalam pelaksanaan UNBK, niscaya ujian nasional menggunakan sistem tersebut dapat terwujud secara serentak. Pasalnya, kalau hanya mengandalkan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp10 miliar, dinilai tidak dapat mencover semua sekolah.
“Kalau kita bisa bermitra kenapa tidak. Justru akan menghemat anggaran. Saya memang dari dulu ingin UNBK, karena ini ranah yang jujur untuk asesmen. Tetapi hendaknya gunakan kemitraan untuk efisiensi, sehingga tidak membebani anggaran,” ujarnya. (tva)