KALAMANTHANA, Palangka Raya – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar workshop pendidikan kependudukan, di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu (4/4/2018). BKKBN Pusat pun mengapresiasi.
Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Pusat, Ahmad Taufik mengatakan tujuan workshop untuk mensinergikan kegiatan yang ada di pusat, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tentang kegiatan pendidikan kependudukan.
Menurutnya, ada tiga cakupan lingkup yang menjadi sasaran BKKBN melalui program pendidikan kependudukan, yakni pendidikan melalui formal, non formal dan informal, dengan mengedukasi kependudukan sehingga anak anak sudah bisa terpikir tentang pentingnya kependudukan.
“Apa yang mau kita utarakan di sini, kepada para stakeholder dalam hal ini Dinas Pendidikan, PPKB, Kanwil Depag, Balai Diklat Daerah. Ini kita mau mengedukasi tentang kependudukan. Kenapa perlu? Yang paling penting di situ adalah masalah mengkualitaskan manusia. Kita tahu bahwa kualitas manusia kita rata-rata sekolah sampai 8 tahun saja yakni SMP,” tegasnya.
Dengan rata-rata sekolah paling lama 8 tahun, merupakan hasil dari program kependudukan 15-30 tahun yang lalu dan Total Fertility Rate (TFR) tingkat kelahiran juga masih tinggi, dalam keluarga bisa sampai 5 anak. Namun sekarang TFR sudah mulai menurun, banyak keluarga yang punya anak dua dan tiga.
“Ini mungkin nanti kita bisa lihat hasilnya 15-30 tahun ke depan, ini yang dikatakan masa-masa bonus demografi, ini yang kita edukasikan kepada masayarakat dan teman-teman OPD ini harus bergerak,” katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Kusnadi, menyebutkan workshop tentang pendidikan kependudukan tersebut merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan program-program BKKBN, khususnya yang berkaitan dengan kependudukan.
Pasalnya dengan keterbatasan tenaga lapangan yang dimiliki, tidak mungkin semua pogram dapat dijalankan sendiri, tanpa merangkul mitra kerja. Dengan adanya pendekatan terhadap tokoh masyarakat, agama dan para pengajar, sehingga informasi tentang kependudukan bisa disampaikan dan dimasukan dalam kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah.
“Jadi informasi tentang kependudukan ini bisa dipahami sedini mungkin, agar anak-anak kedepan, bisa mempersiapkan diri,”ujarnya. (tva)