KALAMANTHANA, Penajam – Proyek Kereta Api Borneo kandas. Kini, rencana pembangunan Taman Nasional dan Teknologi/National Scince and Technology Park (NTSP) di Penajam Paser Utara yang terancam mangkrak. Warga Penajam Paser Utara dapat harapan palsu lagi?
Tak jelasnya rencana pembangunan NSTP itu disampaikan Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Nanang Ali. Dia menilai pemerintah pusat tak serius terhadap pembangunannya di Kawasan Industri Buluminung.
“Sampai saat ini, tak ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait kelanjutkan proyek pembangunan NSTP itu,” ujar Nanang kepada Antara, Sabtu (1/9/2018).
Pencanangan megaproyek di KIB Buluminung ini sudah dilakukan Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu. Sudah memasuki tahun keempat, tapi tak ada kejelasan soal kelanjutannya.
Sejak empat tahun lalu itu pula, sebutnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempersiapkan puluhan hektare lahan untuk berjalannya pembangunan NSTP tersebut.
Baca Juga: Warga Kaltim Gigit Jari, Jokowi Batalkan Proyek Kereta Api Borneo
Pembahasan Pusat Penelitian dan Pengkajian Kemaritiman baru tahap perencanaan awal, khususnya terkait pembebasan lahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dengan demikian pemerintah pusat, tegas Nanang Ali, tidak serius merealisasikan pembangunan NSTP di Kawasan Industri Buluminung tersebut, sebab sampai tahun keempat sejak dicanangkan belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, masyarakat PPU juga kecewa ketika pemerintah pusat memutuskan membatalkan proyek Kereta Api Borneo dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Proyek Kereta Api Borneo itu termasuk satu di antara 14 proyek yang tercoret dari daftar PSN. Adapun total 14 proyek yang dicoret itu, semestinya menelan dana Rp246 triliun.
“Dari hitung-hitungan itu, di kuartal I 2018 ini, didrop 14 proyek, nilainya Rp264 triliun,” ujar Menteri Koordinator Pereknomian, Darmin Nasution, saat mengumumkan pembatalan itu.
Selain Kereta Api Borneo, proyek lain yang tercoret antara lain proyek kereta api Jambi-Palembang, proyek proyek sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara, kemudian Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, lalu Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.
Alasan pemerintah mengeluarkan 14 proyek dari daftar PSN karena seluruh proyek tersebut memang belum bisa direalisasikan. (ik)