KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Bupati Pulang Pisau (Pulpis) Pudjirustaty Narang mengakui terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2021.
Pengakuan itu disampaikan orang nomor satu di bumi Handep Hapakat itu dalam Rapat Paripurna ke 5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022 yang ber agendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 dan Pembentukan Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2021
“Dengan meningkatkannya laju pertumbuhan ekonomi dari 2,68 % pada tahun 2020 menjadi 3,24 % pada tahun 2021, walaupun harus diakui angka kemiskinan yang sebelumnya 4,09 % pada tahun 2020 bertambah menjadi 4,24 % pada tahun 2021,” ucap Taty, sapaan akrab Bupati Pulpis itu.
Menurutnya kenaikan angka kemiskinan itu dikarenakan adanya dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat kabupaten pulang pisau.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di kalimantan tengah, lanjutnya, penambahan 0,15 % angka kemiskinan di kabupaten pulang pisau di tahun 2021 adalah yang paling kecil.
“Di Tingkat Provinsi Kalimantan tengah secara makro bertambah sebesar 0,36 %, artinya pemerintah kabupaten pulang pisau bisa menekan angka kemiskinan,” Katanya.
Ia juga menyampaikan adanya penurunan angka pengangguran dari 2,63 % pada tahun 2020 menjadi 2,60 % pada tahun 2021 atau turun sebesar 0,03 %.
Selanjutnya adalah kebijakan umum keuangan daerah berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 berupa penanganan kesehatan, penanganan — dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jejaring pengaman sosial termasuk adalah upaya mendorong capaian vaksinasi dan pemberian insentif tenaga kesehatan.
“Tentunya dengan tidak mengabaikan: 1. prioritas pelaksanaan urusan wajib baik pelayanan sosial dasar maupun bukan pelayanan sosial dasar, 2. urusan pilihan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan upaya pengentasan kemiskinan, 3. untuk tunjangan semua asn di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pulang pisau,” tambahnya.
Ia juga mengatakan laporan keuangan daerah tahun 2021 berdasarkan UN Audite, dengan menargetkan pandapatan daerah sebesar 944 milyar 946 juta 275 ribu 185 rupiah berhasil direalisasikan mencapai sebesar 108,28 % atau sebesar 1 triliyun 23 milyar 140 juta745 ribu 924,70 rupiah.
Sedangkan untuk belanja daerah yang ditargetkan sebesar 854 milyar 894 juta 179 ribu 541,29 rupiah dengan realisasi keuangan mencapai 91,62 % atau sebesar 785 milyar 114 juta 104 ribu 823,10 rupiah.
“Untuk pos pembiayaan daerah tahun 2021: 1. penerimaan daerah ditargetkan sebesar 70 milyar 593 juta 9 ribu 756,29 rupiah, terealisasi 72 milyar 325 juta 646 ribu 880,59 rupiah. Pengeluaran daerah dialokasikan sebagai penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada bumd dengan target 3 milyar dan realisasi sebesar 2 milyar,” Pungkasnya. (Oktavianus)