KALAMANTHANA, Muara Teweh – Dr. H. Tajeri, SE, SH, MM, MH merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dengan latar belakang yang lengkap. Ya, pria kelahiran Banjar, 2 Maret 1965 ini, bukan hanya seorang politikus tetapi juga pengusaha sukses dan praktisi pendidikan, karena membangin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muara Teweh.
Saat ini Tajeri juga menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Barito Utara. Di bawah kepemimpinannya, Gerindra selalu meraih kursi parlemen dan mampu membentuk fraksi sendiri. Bersama istri, Sofia, juga anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, keduanya bahu-membahu membesarkan Gerindra.
Sedangkan di DPRD, keberadaan Tajeri memberilan warna tersendiri. Selain kritis, dia kerap mengangkat isu-isu populis menyangkut masyarakat. Tak heran, jika prianyang berangkat sebagai pengusaha kayu ini dipercaya menjadi Ketua Komisi III membidangi Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kominikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, dan Bappeda Litbang.
Belakangan ini, Tajeri sibuk menyorot pendistribusian LPG bersubsidi 3 Kg di Barito Utara, karena menemukan banyak permasalahan. Bahkan dia sampai mendatangi SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina. Tajeri pun berulangkali menginisiasi rapat dengar pendapat (RDP) membahas masalah LGP.
Tajeri meminta Pemkab Barito Utara menggandeng dua institusi hukum, polisi dan Kejaksaanmelakukan pengawasan dan penertiban penjualan LPG bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Saya sudah lama meminta kepada pemerintah daerah agar melibatkan pihak yudikatif, karena masalah LPG 3 kg. Jika terjadi penyimpangan berarti ada tindak pidananya,” tegas Tajeri, ketika diminta komentarnya terkait langkah Pemkab mendirikan posko pengawasan.
Tajeri ngotot soal LPG 3 kg, karena LPG bersubsidi menelan dana sangat besar dari APBN. Sehingga dalam proses penindakan bisa melibatkan dua institusi polisi dan kejaksaan. “Kita juga berharap tim harus langsung turun lapangan, cek langsung kepada para pengecer di seluruh kecamatan. Cari tahu berapa harga yang mereka beli dari agen atau pangkalan.
Dari sinilah akar permasalahan diketahui. Saya yakin dan percaya penertiban akan berjalan baik dan benar, kalau ada keseriusan dari tim yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah,” ujar dia.
Kerja kerasnya berhasil, karena keluhan warga Barito Utara, Kalimantan Tengah, terkait harga jual LPG tuga kg, akhirnya sampai ke telinga Pertamina dan Kementerian ESDM. Keluhan warga Barito Utara itu disampaikan 4 anggota DPRD, yakni Tajeri, Abri, Hasrat, dan Hj Sofia. Mereka mendampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian(Disdagrin) Jainal Abidin ke Jakarta.
Kedatangan mereka di Jakarta sempat di ping-pong, karena harus mendatangi beberapa kantor Pertamina. Akses bertemu pihak berkompeten terkait laporan dugaan penyelewengan distribusi LPG bersubsidi di Muara Teweh, Barito Utara sempat dipersulit.
Namun akhirnya membuahkan hasil saat mendatangi kedua kali kantor Graha Pertamina di Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangan wakil rakyat Barito Utara di terima Ipahani, Manager LPG Bersubsidi dan Nonsubsidi pada kantor PT Pertamina, Parta Niaga, Gambir.
Tajeri mengatakan dari beberapa hal yang disampaikan, Pertamina mengakui ada yang salah dalam pendistribusian dan penjualan LPG di Barito Utara. Seharusnya, versi pertamina, seperti dibeberkan Tajeri, LPG 3 kg merupakan milik pemerintah yang didistribusikan dari agen ke pangkalan, lalu sebanyak 80 persen dijual kepada yang berhak, masyarakat miskin.
Sedangkan 20 persen untuk pengecer yang dijual kembali kepada yang berhak dengan ketentuan tak melebihi HET diatur oleh pemerintah daerah. Kenyataan di tempat kita bukan seperti itu. Pangkalan justru banyak tutup dan saat ini gas banyak didistribusikan ke kios-kios eceran,” ungkap dia.
Setelah menyampaikan aspirasi warga ke Jakarta, ternyata masalah penyaluran LPG tiga kg belum tuntas. Pasalnya, Pertamina Kalteng mengeklaim distribusi dan pengawasan LPG tiga kg berjalan baik dan lancar di Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Saat RDP dengan DPRD Barito Utara Manajer UP2K Kalteng PT Pertamina, Widhi Tri Adhi Hidayat selaku Sales Area Manager Retail, mengatakan Selasa 08 Agustus 2023. saat ini ada sebanyak 157 pangkalan di Barito Utara sudah seratus persen terdaftar. Agen tidak bisa memanipulasi data, karena semuanya melalui sistem.
Mendengar paparan tersebut, anggota DPRD Barito Utara, Tajeri, geram. Politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan keberadaan Pertamina Kalteng, saat terjadi gonjang-ganjing penyaluran LPG tiga kg di Barito Utara. Malah
Menurut Tajeri, LPG bersubsidi menumpuk ditingkat pengecer.”Pertamina kapan mengawasi. Kalau tak sanggup silahkan minta pindah. Kami minta pimpinan Pertamina Kalteng dievaluasi,” kata Tajeri, sekaligus memohon kepada anggota DPR-RI Willy Midel Yoseph, yang ikut hadir dalam RDP.
Tak berhenti sampai di situ, Tajeri juga bertanya balik, siapa sebenarnya yang berhak menindak pelanggaran distribusi LPG tiga kg, karena ini menyangkut uang rakyat, sehingga tak bisa dibiarkan begitu saja.
“Apa yang disampaikan omong besar, kapan turun ke lapangan. Hanya duduk manis saja di Palangka Raya. Sementara kami di sini, jadi caci maki masyarakat. Kembalikan hak rakyat miskin. HET sudah ditentukan pemerintah. Ke mana pengawasnya. Kok dikatakan baik, padahal di lapangan sangat jelek. Saya siap untuk tidak terpilih di sini, tapi tetap memperjuangkan untuk rakyat,” ungkap Tajeri. (tim)