KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menagih janji Presiden Joko Widodo tentang pembangunan Jembatan Mentaya di Sampit.
“Kita sama-sama ke pusat menagih janji presiden untuk membangun Jembatan Mentaya. Janji itu disampaikan dulu beliau saat ‘teleconference’ yang didengar seluruh warga Indonesia,” kata Bupati Supian Hadi di Sampit, Minggu (8/1/2017).
Janji membantu pembangunan Jembatan Mentaya disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui video konferensi jarak jauh dengan Bupati Supian Hadi saat pencanangan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat, 29 April 2015.
Janji itu disambut gembira ratusan undangan di Sampit yang menghadiri video konferensi jarak jauh saat itu. Saat itu Presiden bahkan langsung memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum menurunkan tim teknis ke Sampit agar pembangunan jembatan itu bisa dimulai pendanaannya dalam APBN Perubahan tahun 2015. Namun hingga kini, realisasi janji tersebut belum jelas kelanjutannya.
Jembatan dengan bentang sekitar 800 meter itu sangat penting untuk menghubungkan dua kecamatan yakni Seranau dan Pulau Hanaut yang masih terisolasi jalan darat padahal letaknya dari pusat Kota Sampit hanya terpisah Sungai Mentaya.
Pemerintah daerah sangat mengharapkan bantuan pemerintah pusat karena pembangunan jembatan itu diperkirakan akan menghabiskan dana lebih dari Rp1 triliun.
“Beberapa bulan lalu gubernur juga menyatakan ingin membantu. Kami harap kita sama-sama mendorong dan menagih janji Presiden Jokowi. Mudah-mudahan pembangunan Jembatan Mentaya bisa terwujud sebelum berakhir masa jabatan kami pada 2021 nanti,” harap Supian.
Tahun lalu, Supian meresmikan Jembatan Cempaga yang menghubungkan Cempaga dan Seranau. DPRD Kotawaringin Timur sudah menyetujui pembangunan jalan sepanjang 40 meter dari Cempaka Mulia hingga batas Pegatan Kabupaten Katingan.
Jika terwujud, jalan ini menjadi solusi awal membuka keterisolasian jalur darat ke Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut.
Hingga sekarang untuk ke pusat Kota Sampit, masyarakat di dua kecamatan tersebut harus menempuh jalan memutar cukup jauh melalui Jembatan Cempaga. Jika Jembatan Mentaya dibangun, masyarakat hanya cukup menyeberang sungai melalui jembatan itu untuk sampai ke pusat kota.
Akibat keterisolasian jalan darat, pembangunan di dua kecamatan itu sedikit lambat dibanding kecamatan lain. Harga kebutuhan pun lebih tinggi karena pedagang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk angkutan sungai dan bongkar muat barang di pelabuhan hingga sampai ke lokasi.
Pemerintah daerah terus memperjuangkan peningkatan infrastruktur di semua wilayah. Supian yakin terbukanya isolasi jalan darat akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena aktivitas ekonomi makin lancar. (ant/akm)