KALAMANTHANA, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini S,Kom, menilai, kasus konflik yang sering terjadi antara pihak pelaksana pemerintahan desa dan sektor pengawasan yang bahwasannya disebut wakil rakyat desa atau (BPD) ini selalu berbuntut panjang.
Bahkan menurutnya konflik antara Kepala Desa (Kades) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kuat berdampak terhadap pembangunan desa itu sendiri lantaran tidak seimbang dan harmonisnya roda pemerintahan selama konflik itu terus terjadi.
“Untuk itu kami harapkan agar konflik internal di desa jangan sampai menemui jalan buntu, artinya disini harus segera diselesaikan, Kepala Desa maupun BPD saharusnya bersinergi dalam membangun desa mereka masing-masing demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya Rabu (2/6/2021).
Selain itu Legislator Partai Hanura ini juga menjelaskan, banyak kasus yang sudah terjadi di Kotim ini, yang mana diakibatkan tidak jalannya roda pemerintahan yang epektif di pedesaan hanya gara-gara perbedaan persepsi dan pendapat BPD dengan pemerintah desa. Disisi lain BPD selaku kepanjangan tangan masyarakat juga harus selektif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat di desanya.
“Hal seperti ini masih sering terjadi, bahkan sudah sering juga kami hadapi di Komisi I. namun dalam hal ini sudah semestinya roda pemerintahan yang baik itu harus melahirkan karya yang benar-benar sifatnya menguntungkan bagi orang banyak, sinergitas Kades dan BPD diharapkan disini karena itu kunci sukses dalam membangun desa,” lanjutnya.
Bahkan legislator asal Dapil I Kecamatan MB Ketapang ini menyebutkan, asas musyawarah di desa merupakan jalan terbaik untuk mencari solusi epektif agar BPD dan Kades bisa sama-sama mempertimbangkan serta menghilangkan egonya masing-masing. Disatu sisi kepentingan masyarakat harus benar-benar diutamakan agar terciptanya roda pemerintahan yang baik dan harmonis.
“Perlu kami sampaikan, bahwa kita dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan amanah mereka, semuanya sama-sama dipilih melalui pemilihan, disini harus kita buang jauh-jauh ego kita agar apa yang sudah menjadi visi dan misi kita bisa terwujud dengan baik, hal ini harus jadi acuan semua pihak penyelenggara pemerintahan,” tutupnya.(drm)