KALAMANTHANA, Katingan — Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus berfokus pada terciptanya layanan publik yang inklusif dan pengelolaan tata ruang yang terarah. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar belum lama ini.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal tata ruang, agraria, dan akses terhadap layanan publik,” ujar Firdaus.
Ia menekankan bahwa pembangunan di bidang kesehatan dan perumahan tidak dapat dilepaskan dari peran tata ruang yang efektif. Pemerataan fasilitas kesehatan, menurutnya, menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pembangunan inklusif.
“Ketersediaan layanan dasar, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, harus dirancang agar mampu menjangkau masyarakat di pelosok desa maupun kawasan terpencil,” tambahnya.
Firdaus juga menyoroti pentingnya program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut penyediaan hunian layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial.
Dalam konteks tata ruang, Firdaus menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Penataan ruang yang baik dinilainya mampu mempercepat realisasi program infrastruktur dan pelayanan publik.
Ia menambahkan, keberhasilan program kesehatan maupun perumahan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait disebut sebagai faktor penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan.
“Setiap langkah pembangunan harus dikelola dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat. Ini soal keadilan dan kesejahteraan yang merata,” tutup Firdaus. (Mit).
