KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperluas upaya penanggulangan kemiskinan, terutama yang tidak tergolong ekstrem. Setelah pemerintah pusat menetapkan bahwa kemiskinan ekstrem di kota ini telah dinolkan, perhatian kini bergeser ke persoalan kemiskinan non-ekstrem yang masih membayangi kehidupan sebagian warga.
Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mengingatkan bahwa pencapaian angka nol kemiskinan ekstrem tidak serta-merta berarti seluruh warga telah sejahtera. “Masih banyak masyarakat yang hidup di ambang garis kemiskinan. Fokus tidak cukup hanya pada statistik, tapi juga pada kondisi nyata di lapangan,” tegas Bennie, Kamis (16/10/2025).
Ia menekankan pentingnya menciptakan peluang kerja sebagai langkah fundamental dalam pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Dukungan terhadap pengembangan UMKM juga dinilai krusial, khususnya bagi warga di kawasan pinggiran kota yang kerap menghadapi keterbatasan akses dan modal.
DPRD turut menyoroti isu stunting yang masih menjadi ancaman bagi generasi muda. Edukasi kepada orang tua serta akses terhadap layanan gizi dan kesehatan dinilai sangat mendesak. “Memperluas program pendidikan gratis bagi warga kurang mampu dan kesehatan yang inklusif harus diperkuat agar masyarakat bisa lebih aman dan maju,” imbuh Bennie.
Menurutnya, dengan hadirnya program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, Palangka Raya dapat tumbuh menjadi kota yang lebih baik dan lebih keren—bukan hanya dalam angka, tetapi dalam kualitas hidup warganya. (Mit).
