KALAMANTHANA, Palangka Raya – Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, S.Hut, menegaskan bahwa risiko bencana banjir di wilayah Kalteng tergolong tinggi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat pembahasan lokasi cetak sawah terdampak banjir di Kantor Dinas TPHP Kalteng, Selasa (7/10/2025). Menurut Alpius, hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 menunjukkan potensi kerugian akibat banjir bisa mencapai Rp25,71 triliun. “Kondisi geografis yang didominasi dataran rendah dan banyaknya aliran sungai besar membuat daerah ini sangat rentan terhadap limpasan air hujan,” ujarnya. Sebanyak 99 kecamatan masuk kategori bahaya tinggi dan 37 kecamatan tergolong bahaya sedang. Wilayah terdampak terbesar meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, dan Kapuas. Alpius juga mengungkapkan bahwa 90 persen kecamatan di Kalteng masih memiliki kapasitas rendah dalam penanggulangan bencana. Minimnya sarana, personel, dan perencanaan teknis di tingkat lokal menjadi tantangan utama. “Kalau banjir datang tiba-tiba, respons di lapangan belum tentu bisa cepat dan terkoordinasi,” tambahnya. Untuk itu, BPBPK Kalteng tengah mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat melalui:
  • Pelatihan penyusunan rencana kontinjensi
  • Peningkatan peran BPBD kabupaten/kota
  • Penguatan sistem komunikasi kebencanaan
“Rencana kontinjensi bukan sekadar dokumen administratif, tapi panduan operasional saat keadaan darurat,” tegas Alpius. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas PUPR dan Dinas TPHP, agar perencanaan pembangunan memperhatikan potensi banjir. “Kalau tidak, kita hanya akan terus memperbaiki dampaknya, bukan mencegah penyebabnya,” ujarnya. Periode kritis banjir di Kalteng biasanya terjadi antara Oktober hingga April. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. (Sly).