KALAMANTHANA, Jakarta – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menyampaikan pandangan strategis terkait penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan RI, Selasa (7/10/2025). Menurut Edy, kondisi penurunan anggaran ini perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan fiskal nasional tetap menjamin keseimbangan pembangunan antarwilayah. “Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah lain. Banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda,” ujarnya. Data menunjukkan penurunan alokasi anggaran cukup signifikan di wilayah Kalimantan:
  • Kalimantan Tengah: turun sekitar 45%
  • Kalimantan Selatan: turun 46%
  • Kalimantan Timur: turun hingga 73%
Wakil Gubernur juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian DBH yang belum mencerminkan kontribusi ekonomi daerah. Ia mencontohkan Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar, lebih rendah dari beberapa provinsi non-penghasil. “Ini menunjukkan perlunya peninjauan terhadap formulasi pembagian yang lebih adil dan proporsional,” tegasnya. Edy Pratowo menekankan bahwa pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang apabila setiap daerah memperoleh ruang fiskal yang sesuai dengan kontribusinya. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus berdialog dan mendukung evaluasi kebijakan fiskal nasional demi mewujudkan keadilan dan efektivitas pembangunan di seluruh Indonesia. (Sly).