KALAMANTHANA, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/10/2025). Gubernur Agustiar Sabran melalui Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas sektor yang berhasil mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap.
Leonard menekankan lima poin penting sebagai strategi lanjutan. Pertama, keberhasilan tahun ini menjadi modal menghadapi siklus empat tahunan, termasuk potensi El Niño pada 2027. Ia menegaskan perlunya penguatan sistem pengendalian karhutla, mulai dari peringatan dini hingga pemadaman dini.
Kedua, pengendalian karhutla harus menjadi program rutin, bukan lagi respons darurat. Ketiga, Pemprov Kalteng telah konsisten mendukung kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Keempat, bupati, wali kota, dan lembaga usaha diminta mengalokasikan anggaran rutin dan mengoptimalkan peran CSR untuk pemberdayaan masyarakat.
Kelima, Leonard meminta seluruh kepala daerah segera menyusun peta lahan non-gambut sebagai dasar izin pembukaan lahan dengan cara bakar, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021. “Peta ini harus selesai paling lambat Desember 2025 agar bisa disosialisasikan awal tahun depan,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, menyampaikan rakor ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla 2025. Evaluasi dilakukan untuk menyusun rencana penanganan tahun 2026 secara kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, lembaga usaha, dan masyarakat. “Tujuannya mewujudkan Kalteng Tangguh Bebas Kabut Asap,” tutupnya. (Sly).
