KALAMANTHANA, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting terkait efisiensi dan ketepatan pengelolaan anggaran.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, juru bicara F-PKB, H. Parmana Setiawan, menyoroti terbatasnya waktu pelaksanaan anggaran perubahan sebagai tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Waktu pelaksanaan sangat mepet. Jangan sampai ada program yang justru mangkrak hanya karena perencanaan terburu-buru. Pemerintah harus mengevaluasi ulang mana kegiatan yang betul-betul prioritas,” ujarnya di Gedung DPRD Barito Utara.
F-PKB meminta agar pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.
“Pengelolaan anggaran harus efisien dan tepat sasaran, terutama untuk menyentuh sektor yang menjadi urat nadi kesejahteraan rakyat,” tegas Parmana.
Fraksi juga menyoroti pengurangan pada pos Belanja Transfer sebesar Rp1 miliar. Menurutnya, perlu ada penjelasan terbuka mengenai dampak pengurangan tersebut terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.
“Kami berharap ada transparansi dari pemerintah daerah soal alasan pengurangan ini dan siapa saja yang terdampak. Ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik,” katanya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, F-PKB tetap menyatakan komitmen untuk membahas Raperda ini secara konstruktif bersama pihak eksekutif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis dan berpihak pada rakyat. (Sly).
