KALAMANTHANA, Palangka Raya - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan, penurunan Pendapatan Daerah pada RAPBD 2026 perlu dijawab dengan kebijakan fiskal yang tepat dan menguntungkan masyarakat.
Jurubicara Fraksi PKB, Habib Sayid Abdurrahman menyebut tekanan fiskal ini karena transfer dana pusat menurun. "Kami paham penurunan ini langsung ubah susunan APBD 2026. Makanya, pemerintah daerah harus punya strategi utama supaya pelayanan publik tetap jalan," katanya, Rabu (15/10/2025).
Fraksi PKB tekankan efisiensi belanja supaya uang daerah benar-benar bantu bangun dan sejahterakan rakyat. "Pemprov Kalimantan Tengah harus tingkatkan efisiensi dan jauhi pengeluaran yang tak beri dampak pada pembangunan atau pelayanan masyarakat," tegas Habib.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng itu menambahkan, anggaran pemerintah harus ke sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Fraksi PKB juga dorong maksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang masih kurang digarap.
"Pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat bisa dioptimalkan. Potensinya besar sebagai tambahan pendapatan daerah," ujarnya.
Selain itu, Habib menyoroti digitalisasi pajak daerah untuk lebih transparan dan akuntabel. "Dengan pengelolaan keuangan efisien dan PAD optimal, Kalimantan Tengah bisa lanjut bangun meski dana pusat berkurang," tutupnya. (*/jnp)
