KALAMANTHANA, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T., terus berkomitmen mempercepat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran Bupati dalam dua Rapat Koordinasi (Rakor) pada 20–21 Oktober 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang.
Dalam paparannya, Bupati Shalahuddin menegaskan potensi besar yang dimiliki Barito Utara. Ia menyebut terdapat sepuluh perusahaan aktif beroperasi di sektor andalan yang selama ini menjadi penopang utama kontribusi PAD daerah.
Meski demikian, masih terdapat peluang peningkatan signifikan, terutama melalui penguatan program Corporate Social Responsibility (CSR). Shalahuddin menilai CSR perlu lebih terintegrasi dengan peta jalan pembangunan desa yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami harapkan dana-dana yang tidak bisa terserap ke desa dapat dioptimalkan melalui program CSR. Selain dari perusahaan swasta, kami juga mendorong Perusda melakukan berbagai terobosan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.
Peran Perusda dan Inovasi Bisnis
Bupati menekankan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada sektor swasta, tetapi juga pada inovasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda. Ia mendorong agar Perusda mampu menciptakan terobosan bisnis yang dapat menjadi sumber pendapatan baru, lebih mandiri, dan berkelanjutan bagi daerah.
Sinergi dan Pengawasan
Shalahuddin juga menegaskan komitmennya untuk menerjemahkan arahan gubernur menjadi langkah nyata di lapangan. Ia memastikan jajarannya siap memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi teknis vertikal.
Pengawasan dan penertiban akan diperkuat guna memastikan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kewajiban perpajakan dan perizinan lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan di Barito Utara.
Menurut Bupati, esensi utama optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar target angka penerimaan, melainkan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Sly).
