KALAMANTHANA, Palangka Raya — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, Jalan S. Parman, Senin (1/9/2025). Aksi ini menjadi panggung aspirasi publik, dengan sepuluh tuntutan yang dinilai krusial bagi kepentingan masyarakat luas. Aliansi September Hitam menyoroti isu legislasi nasional, termasuk desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta penolakan terhadap RUU Polri dan UU TNI. Mereka juga meminta revisi RKUHAP agar tidak melegitimasi tindakan represif aparat, serta menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Cipayung Plus menambahkan tuntutan yang lebih spesifik terhadap kebijakan daerah, seperti:
  • Penggunaan hak angket DPR untuk mencopot Kapolri
  • Perda peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh
  • Penolakan Raperda kenaikan gaji DPRD Kalteng
  • Penolakan kenaikan PBB/NJOP dan tarif BPJS
  • Dorongan agar DPRD aktif menyelesaikan sengketa tanah
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyambut baik aksi tersebut dan memuji cara mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib. “Mahasiswa bukan identik dengan rusuh. Mereka punya sopan santun dan tanggung jawab menjaga ketenteraman daerah. Itu luar biasa,” ujarnya. Arton menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara resmi. “Kami tidak hanya sekadar berjanji, tetapi akan meneruskan aspirasi ini kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat DPR RI di Jakarta,” tegasnya. Aksi ini menjadi bukti bahwa suara perubahan tidak hanya lahir dari pusat, tetapi juga dari daerah. Mahasiswa Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa demokrasi hidup ketika generasi muda berani bersuara demi keadilan dan transparansi. (Mit).